PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO DAN MAKRO DAN CARA PEMERINTAH MENANGANINYA

Pada Kesempatan kali ini COPY ANUGERAH akan memberikan artikel tentang EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO, didalamnya membahas tentang PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO, PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO SERTA CARA PEMERINTAH MENANGANI PERMASALAHAN TERSEBUT, dan berikut adalah artikelnya yang COPY ANUGERAH kumpulkan dari berbagai sumber:

Pada Ekonomi mikro mempelajari bagaimana rumah tangga individual atau perusahaan pengambil keputusan dan melakukuan interaksi di pasar tertentu. Contohnya seperti bagaimana harga suatu barang terbentuk? Bagaimana menentukan harga? Bagaimana memproduksi untuk mencapai tingkat paling efisien? Bagaimana perusahaan memperoleh laba maksimum? Bagaimana konsumen memperoleh kepuasan maksimum?, jadi secara sederhana ekonomi mikro mencakup pada ruang bahasan yang lebih kecil daripada ekonomi makro.

Sedangkan Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan (dalam lingkup luas) seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain, jadi ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada ekonomi mikro.

PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO

DAN CARA PEMERINTAH MENANGANINYA

Perekonomian yang ada di tiap negara tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, banyak sekali permasalahan ekonomi yang terjadi di tiap negara, dan adapaun Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam EKONOMI MIKRO diantaranya adalah:

1)      Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi

Kita tentunya ingat Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut, artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen, seluruh warga dunia mengalami guncangan ekonomi yang cukup hebat  waktu itu.

Pemerintahpun berusaha untuk campur tangan dalam menangani permasalahan ini, usaha campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini diantaranya dalah dengan:

• Melakukan kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani, dengan penentuan harga dasar ini diharapkan mampu menyetarakan harga di berbagai daerah
• Menyediakan dan memperbaiki sarana ifrastruktur agar biaya distribusi bisa diminimalisasikan.
• Menyediakan bibit-bibit unggul agar hasil dan produksi meningkat.
• Memfasilitasi para produsen dan petani dengan menyediakan fasilitas aplikasi harga yang di buat untuk memantau dan menentukan harga dengan bantuan aplikasi telpon pintar yang bisa di akses dimanapun dan kapanpun, contohnya adalah aplikasi online harga hasil pertanian yang disediakan oleh kementerian terkait.

2)        Meningkatnya Permintaan Bahan Kebutuhan Pokok

Permintaan akan kebutuhan pokok semakin hari semakin meningkat, hal ini dikarenakan salahsatunya adalah karena jumlah penduduk Indonesia semakin haripun terus bertambah pula,  ditambah lagi dengan keadaan alih fungsi lahan dimana jumlah area lumbung pangan atau luas lahan pertanian semakin hari semakin berkurang tergerus oleh kemajuan teknologi dan industri serta berkembangnya kebutuhan property yang terus mempersempit luas area pertanian dan perkebunan, kejadian gagal panen juga menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

Untuk mengatasi permasalahan permintaan kebutuhan pokok ini pemerintah melakukan berbagaimacam cara diantaranya adalah:

• Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna.
• Usaha memperluas area pertanian.
• Memperketat izin alih dungsi lahan
• Pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.

3)      Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan. 

Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut diantaranya adalah:

• Pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.
• Pada era kepemimpinan JOKOWI ada gebrakan yang sangat mencengangkan dalam menangani masalah harga BBM ini, yaitu dengan malakukan program BBM satu harga diseluruh wilayah Idonesia.
• Menyediakan infrastruktur yang memadai agar distribusi BBM ke tiap daerah lancar.

4)      Masalah Monopoli

Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing.

Usaha pemerintah untuk menghindari kegiatan praktik monopoli diantaranya adalah:

• Pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• Pemerintah melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha.

5)      Masalah Distribusi

Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen, misalkan harga semen di Pulau jawa Rp.50.000/zak, di NTT harga semen bisa mencapai harga Rp.100.000/zak, ini dikarenakan panjangnya jalur distribusi dan tingginya biaya transportasi yang berakibat pada meningkatnya nilai jual suatu barang.

beberapa cara oemerintah dalam menangani permasalahan ini diantaranya adalah:

• Pemerintah melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur yang memadai, contohnya dengan dibangunnya jalan TRNAS PAPUA.
• Pemerintah menyediakan sarana transportasi yang cukup, contohnya dengan penambahan unit kereta api di jalur Selatan Pulau Jawa.
• Pemerintah memberikan subsidi atas transportasi.

PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

DAN CARA PEMERINTAH MENANGANINYA

Keadaan Ekonomi Makro di Indonesia buakn tanpa masalah, sama persis dengan ekonomi mikro, keadaan ekonomi makro juga memiliki berbagai kendala, dan berikut adalah berbagai masalah ekonomi makro dan cara pemerintah dalam usahanya untuk menangani permasalah-permasalahan tersebut:

1)      Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Berdasarkan pada catatan tingkat kemiskinan di Indonesia pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, namun tetap saja walaupun menurun dari sisi jumlah, masalah kemiskinan tetap menjadi  permsalahan hampir di tiap negara di Dunia ini termasuk di Indonesia.

Cara pemerintah menangani permasalahan ini diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

• Memberikan subsisi secara tepat guna, beberapa waktu yang lalu harga BBM naik akibat pemerintah menarik subsisi BBM, hampir semua kalangan masyarakat menjadi resah, dan para elit politik memanfaatkan situasi ini dengan menyebar berbagai isue, sebenarnya ini adalah usaha dari pemerintah guna memulai langkah pemberian subsidi secara tepat guna, subsidi BBM selama ini disinyalir hanya menguntungkan sebagian pihak saja, seperti pengusaha dan lain-lain, justru subsidi BBM hanya sedikit yang dinikmati oleh masyarakat miskin, kita tidak bisa menutup mata dan ini memang terjadi, coba fikirkan berapa banyak BBM subsidi yang di gelapkan oleh para pengusaha? BBM bersubsidi di jual oleh oknum-oknum tertentu untuk di gunakan di pabrik-pabrik atau dimanfaatkan untuk para pengusaha? apakah ini di ketahui oleh masyarakat pada umumnya? tentu tidak (walaupun ini sudah menjadi rahasia umum). Sehingga pemerintah menarik subsidi BBM dan dananya dialihkan ke metode BLT ataupun KIS dan juga BOS. 
• Melakukan berbagai macam cara guna menekan tingkat kemiskinan, misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), meningkatkan tingkat pendidikan (karena pendidikan adalah salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan), dan memberikan modal usaha madani.

2)      Krisis Nilai Tukar

Sejarah mencatat krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997 yang akhirnya menerpa perekonomian Indonesia, nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sektor swasta, sebagai efek dari krisis ini berbagai permasalahan timbul, diantaranya hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga puncaknya terjadi pada Mei 1998, Presiden SOEHARTO pada waktu itu mundur dari jabatan presiden akibat dari tuntutan masyarakat jadi kerusuhan yang sangat besar pada saat itu, yang disinyalir ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi Indonesia pada saat itu.

Berkaca cari sejarah 1998 bisa kita bayangkan bahwa nilai tukar mata uang sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian dari suatu bangsa, dan kita harus belajar dari kejadian itu semua, dan ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjada nilai tukar mata uang diantarnya adalah:

• Dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisa yang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.
• Mengatur, menjaga dan mengawasi jumlah mata uang yang beredar di masyarakat.
• Pemerintah berusaha untuk menguasai bisnis-bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak asing.

3)      Masalah Utang Luar Negeri

Masalah utang luar negeri menjadi momok yang terus mengintai bangsa Indonesia, sejak jaman dahulu hingga saat ini utang luar negeri Indonesia seolah-olah tidak ada habisnya, kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.

Dengan berbagai kebutuhan guna menjaga stabilitas dalam negeri serta untuk mencapai berbagai program maka pemerintah Indonesia terpaksa melakukan utang luar negeri, tidak ada satupun presiden Indonesia yang tidak melakukan untang ke luar negeri, dari jaman Presiden SOEKARNO hingga saat ini.

Salah satu cara untuk menangani masalah utang luar negeri diantaranya adalah dengan:

• Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
• Memperbaiki sistem perpajakan.
• Meningkatkan jumalah eksport guna meningkatkan devisa negara.

4)      Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Utang luar negeri yang selalu menjadi sorotan berakibat pada permasalahan lainnya, besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan, banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).



Adanya goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka, hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI, kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor), akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.

Adapun cara pemerintah untuk menangani permasalahan ini diantaranya adalah dengan:

• Pemerintah bersama BI berusaha untuk mengatur dan mengendalikan tingkat suku bunga di kalangan perbangkan.
• Pemerintah berusaha untuk menarik investor sebanyak-banyaknya, termasuk investor dibidang perbankan.
• Pemerintah mengontrol dan mengawasi setiap sistem perbankan yang berlaku di Indonesia.
• Pemerintah menentukan tingkatan suku bunga maksimal dan minimal yang diterapkan dalam sistem perbankan Indonesia.
• Pemerintah membentuk OJK untuk mengawasi stabilitas perkreditan di Indonesia.

5)      Masalah Inflasi
Masalah berikutnya adalah permasalahan inflasi, masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga.

Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi diantaranya adalah :

Pemerintah dan BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastis dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.

6)      Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Pengangguran masih saja menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia, kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja, berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Adapun upaya-upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi diantaranya adalah:

• Pemerintah perlu menyelamatkan industri-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertanian.
• Pemerintah menyediakan sarana-sarana balai latihan kerja di tiap daerah di Indonesia agar masyarakat indonesia memiliki kemampuan yang mumpuni, sehingga SDM nya bisa bersaing dan berkualitas.
• Pemerintah bersama kementerian koperasi dan UKM, gencar melakukan berbagai macam cara agar tumbuh sifat dan sikap enterpreneur di kalangan warga Indonesia terutama pada usia produktif.