makalah APEC

BAB I

Pendahuluan

I.1. Pengertian APEC

APEC, singkatan dari Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, adalah forum ekonomi 21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia-Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan terhadap pertumbuhan interdependensi ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan lahirnya blok perdangangan lain di bagian-bagian lain dunia; ketakutan akan Jepang mendominasi kegiatan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, dan untuk mendirikan pasar baru untuk produk agrikultural dan bahan mentah di luar Eropa.

Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerja sama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Selan itu, APEC bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut APEC melakukan kerja sama dalam tiga ruang lingkup yang disebut dengan Tiga Pilar Kerja Sama APEC. Ketiga pilar itu adalah liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi usaha, kerja sama ekonomi, dan teknik.

I.2. Sejarah terbentuknya APEC

Sejarah pembentukan APEC dilatarbelakangi oleh perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunisnya, diikuti perubahan sistem ekonomi negara-negara di Eropa Timur yang sebelumnya menjadi pengikutnya. Sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap berubah menjadi sistem ekonomi liberal yang bebas. Sehingga, muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Saat itu berlangsung perundingan Putaran Uruguay yang membahas tatanan perdagangan dunia. Putaran Uruguay adalah perundingan Negara-negara anggota GATT (General Agreement of Trade and Tariff) pada tahun 1986 di Punta del Este, Urugay.

Adanya kekhawatiran atas gagalnya perundingan itu menjadi sebab dibentuknya APEC. Bila perundingan itu gagal, dikhawatirkan akan muncul sikap proteksionis dan lahir kelompok-kelompok regional yang tertutup. Padahal, dunia saat itu sedang mengarah kepada sistem perdagangan bebas.

Tanggal Januari 1989, Perdana Menteri Australia Bob Hawke mengusulkan untuk didirikannya kerjasama ekonomi yang lebih efektif untuk kawasan Asia-Pasifik. Hal ini berujung pada pertemuan pertama APEC di ibukota Australia, Canberra, diketuai oleh Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans. Rapat ini dihadiri oleh menteri dari 12 negara, dan berujung pada komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan untuk masa depan di Singapura dan Korea Selatan.

Negara-negara dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menentang usulan awal, dan sebagai gantinya mengusulkan Kaukus Ekonomi Asia Timur yang tidak memasukkan negara non-Asia seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Usulan ini ditentang oleh negara-negara di kawasan Amerika, dan dikiritik dengan pedas oleh Jepang dan Amerika Serikat.

Pertemuan pertama Rapat Ekonomi Pemimpin APEC diadakan pada tahun 1993 ketika Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia Paul Keating, mengundang para kepala pemerintahan dari negara-negara anggota untuk menghadiri pertemuan di Pulau Blake. Clinton berharap bahwa hal ini akan melanjutkan negosiasi Uruguay Round yang sedang terhambat. Dalam rapat tsb., beberapa pemimpin menyerukan untuk kelanjutan pengurangan batasan-batasan perdagangan dan investasi, dan menggagas visi sebuah komunitas di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mendorong kesejahteraan melalui kerjasama. Akhirnya, didirikanlah pusat Sekretariat APEC di Singapura untuk mengkoordinasi kegiatan dari organisasi tsb.

Dalam pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, para pemimpin APEC mengadopsi Bogor Goals yang bertujuan mendorong perdagangan dan investasi terbuka di Asia-Pasifik dimulai tahun 2010 untuk ekonomi industri dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Tahun 1995, APEC mendirikan badan konsultan bisnis bernama APEC Business Advisory Council (ABAC), yang tersusun oleh tiga eksekutif bisnis dari masing-masing negara anggota.

Bulan April 2001, APEC berkerjasama dengan lima organisasi internasional lainnya (Eurostat, IEA, OLADE, OPEC dan UNSD) untuk meluncurkan Joint Oil Data Exercise, yang sekarang dinamai Joint Organization Data Initiative (JODI).

KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.

APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu.

Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.

Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.

BAB II

Pembahasan

II.1. Keanggotaan

Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.

Saat ini, APEC memiliki 22 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan yaitu setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi terpisah, dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota.

Nama Anggota	Tahun Diterima
Australia	1989
Brunei Darussalam	1989
Kanada	1989
Indonesia	1989
Jepang	1989
Korea Selatan	1989
Malaysia	1989
Selandia Baru	1989
Filipina	1989
Singapura	1989
Thailand	1989
Amerika Serikat	1989
Republik Tiongkok	1991
Hong Kong	1991
RRC	1991
Meksiko	1993
Papua New Guinea	1993
Chili	1994
Peru	1998
Russia	1998
Vietnam	1998
Mongolia	2013

KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.

APEC menghasilkan "Deklarasi Bogor" pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

II.2 Kegiatan APEC

APEC dewasa ini mencakup tiga program kegiatan utama yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1.      Program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan (trade liberalization).

2.      Program yang memberikan perhatian terhadapupaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi (trade and investment facilitation program).

3.      Program kerja sama pembangunan(development cooperation program) di antaranya termasuk program bantuan teknik.

KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra, Australia pada tahun 1989.APEC menghasilkan “Deklarasi Bogor” pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

Pada tahun 1997, KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para pengunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai presiden Indonesia pada saat itu. Pada tahun 2003, kepala organisasi Jemaah Islamiyah Riduan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan pada KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melaksanakan serangan itu.Pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC.

Pada tanggal 24 Februari telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi publik yang mendesiminasikan Hasil pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) First Commitee on trade and investmens Meeting (CTI1) yang telah diselenggarakan di Clark , Filipina pada tanggal 3-4 Februari 2015 lalu.  Kegiatan ini dihadiri oleh 80 orang peserta aktif dan dilaksanakan di Aula Disperindag Provinsi Jawa Barat, dimana narasumbernya adalah Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Lainnya, Kementerian Perdagangan dan Bpk. Arif Bustaman dari perguruan tinggi UNPAD. Pelakasanaan kegiatan ini dibiaya sepenuhnya oleh DIPA Ditjen kpi, Kementerian Perdaganagn RI tahun 2015.

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terdiri dari 21 ekonomi yang mewakili lebih dari 41% jumlah penduduk di dunia GDP sebesar 55% serta total perdagangan mencapai 49%. Sebagai salah satu forum kerja sama ekonomi yang berpengaruh, APEC berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing anggota dan global. Kawasan ini berkembang menjadi wilayah ekonomi yang dinamis dengan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun dibandingkan kawasan lainnya sebesar 5%.

Forum ini mendorong diciptakannya kebijakan yang mendukung peningkatan efesiensi pasar guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi masing-masing anggota maupun secara menyeluruh, melalui tiga pilar kerja sama yaitu 1)perdagangan dan investasi yang terbuka dan efisiensi ; 2) fasilitasi bisnis ; 3) kerja sama ekonomi dan teknik. APEC dijalankan berdasarkan prinsip konsensus, terbuka, serta tidak mengikat (non binding). Hal ini berarti bahwa apa yang dihasilkan APEC merupakan kesepakatan bersama dimana pelaksanaannya dilakukan secara sukarela.

Pembahasan program kerja APEC dalam usaha mencapai Bogor Goals terdiri atas beragam isu. Penentuan isu dan prioritas pembahasan setiap tahunnya dilakukan secara berkelanjutan dimana merupakan hak tuan rumah penyelenggara. Sebagai contoh, pada tahun 2013 di masa keketuaan Indonesia menjadi tuan rumah APEC, tema yang disusun Indonesia adalah “Resilent Asia Pacific, Engine Of Global Growth”. Tema tersebut guna menjawab tantangan situasi dunia yang tengah berada dalam pengaruh krisis keuangan dan ekonomi dunia. Selain itu, tema tersebut juga untuk mendukung kepentingan Indonesia dengan membahas beberapa hal penting, yaitu : Attaining the Bogor Goals (mewujudkan Bogor Goals), Sustainable Growth with Equity (mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata) dan Promoting Connectivity ( memperkuat konektivitas).

Isu mengenai terorisme menjadi hangat diperbincangkan di sela pertemuan APEC setelah beberapa waktu sebelumnya Paris dirudung serangan teroris. Selengkapnya, berikut lima deklarasi utama yang digaungkan para pimpinan negara pada KTT APEC 2015:

1. Memerangi terorisme

"Di bawah bayang-bayang serangan teroris di Paris, Beirut dan pesawat Rusia di Sinai, dan dimanapun, kami dengan tegas mengutuk seluruh aksi, metode dan praktek terorisme dalam bentuk dan manifestasi apapun. Kami tidak akan membiarkan terorisme mengancam nilai-nilai fundamental yang membahayakan kebebasan dan keterbukaan negara."

2. Peningkatan solidaritas

"Pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan peluang merupakan perangkat yang dapat memangkas akar penyebab terorisme dan radikalisasi. Kami menegaskan pentingnya peningkatan kerjasama dan solidaritas internasional dalam memerangi terorisme."

3. Memerangi kemiskinan

"Kami menyadari bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi belum belum tercapai hingga membuat jutaan orang keluar dari kemiskinan, jutaan orang telah benar-benar merasakan dampaknya. Kami menyerukan upaya yang lebih intensif untuk pengurangan dan pengentasan kemiskinan. Kami juga mengakui bahwa ketidaksetaraan telah menjadi rem pertumbuhan ekonomi dan persempitan kesenjangan itu sangat penting guna memacu pembangunan dan kemakmuran di Asia Pasifik."

4. Ekonomi dunia

"Kami bertemu di saat pertumbuhan global sedang tidak menentu dan terus merosot dari ekspektasi. Berbagai risiko dan ketidakpastian masih menghantui pertumbuhan ekonomi global seperti peningkatan permintaan yang tidak seimbang, volatilitas finansial dan masalah struktural yang memberatkan pertumbuhan potensi yang ada."

5. Perubahan Iklim

"Kami berkomitmen kuat untuk mencapai kesepakatan jangka panjang yang dinamis, ambisius, seimbang dan adil atas perubahan iklim di Paris Climate Conference pada Desember mendatang. Kami juga berupaya mengurangi peningkatan penggunaan energi berlebihan hingga 45 persen pada 2035, dan menggandakan energi terbarukan pada 2030 guna mencapai perkembangan energi berkesinambungan di kawasan Asia Pasifik."

Secara singkat berikut adalah kegiatan-kegiatan APEC yang menghasilkan deklarasi bersama APEC :

a. 1993: Blake Island, Seattle, AS

            Para pemimpin APEC berhasil menciptakan Visi Ekonomi (Economic Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia Pasifik.

            Cara yang akan ditempuh adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas APEC, dan kerja sama yang akan dijalin dilakukan melalui kelompok kerja.

b. 1994: Bogor Indonesia

            Pada pertemuan di Bogor disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara-negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.

            Sehubungan dengan ini, para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program pemudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pusat-pusat pengkajian APEC dan kerja sama di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).

c. 1995: Osaka, Jepang

            Pada pertemuan di Osaka disepakati (Osaka Declaration) bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitasi serta kerja sama ekonomi dan teknik.

            Prinsip-prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi, transparansi, komprehensivitas, standstill.

            Pada pertemuan di Osaka juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi individual dan Rencana Aksi Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.

d. 1996: Teluk Subic, Filipina

            Pada pertemuan di Filipina disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan deklarasi Bogor. Para pemimpin APEC merekomendasikan diadakannya penyempurnaan Rencana Aksi Individual masing-masing negara anggota untuk dibahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.

            Selain itu disepakati pula untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan For APEC/MAPA).

e. 1997: Vancouver, Kanada

            Pada pertemuan ini disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini sebagai wujud rencana aksi individual. Adapun sektor-sektor yang disetujui untuk diliberalisasi secara dini, adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan, peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia, telekomuniasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.

            Dan sejumlah sektor yang ditolak liberalisasi dininya adalah, sektor otomotif, produk pesawat terbang sipil, pupuk, karet dan karet sintesis, minyak, dan produk minyak serta makanan.

f. 1998: Kuala Lumpur, Malaysia

            Salah satu keputusan penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration), adalah kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya (peraturan yang menyangkut keuangan).

            Seperti diketahui pada pertengahan tahun 1997 beberapa negara di Kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau kebijakan keuangan di negara maju.

            Selain itu negara maju diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal internasional.

            Pada pertemuan kali ini juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat dan mampu menyajikan analis-analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB).

g. 1998: Auckland, Selandia Baru

            Pada pertemuan Selandia Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.

            Selain itu disepakati bahwa untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota dipandang perlu membentuk pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM).

II.3. Sekretariat APEC

Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.

Indonesia menempatkan wakil-nya di Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998.

Sekretariat APEC yang berdomisili di Singapore, dalam melaksanakan tugasnya terbagi dalam beberapa bidang yakni, Sekretariat APEC di bidang Committee on Trade and Investment (CTI), bidang services, Tariff and Non Tariff Measures (NTMs), bidang Standards and Conformance (SCSC), bidang Customs Procedures (SCCP), bidang Intelectual Pro-perty Right (IPEG), Competition Policy, Government Procurement (GPEG), Deregulation, Rules of Origin, Dispute Mediation, Mobility of Business People, Implementation of Uruguay Round Outcomes (UR Outcomes), Early Voluntary Sectoral Liberalization (EVSL), Economic Committee, Budget and Management Committee (BMC), ECOTECH, Energy, Fisheries, Human Recources Development (HRD), Industrial Science and Technology (ISTWG), Marine Resource Conservation, Telecommunications, Tourism, Trade Promotion, Transportation, Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME), Agrculture Technical Cooperation Reports Group (ATC), APEC Study Centers, Sustainable Development, Infrastructure Workshop, Gender Issues Sustainable Recovery, Management Review, Electronic Commerce, APEC Food System, Public Affairs, Communications and Database.

Sekretariat APEC berfungsi untuk:

– Menunjang mekanisme kegiat-an APEC

– Menyediakan “advisory” teknis untuk koordinasi pembinaan bidang perdagangan

– Mengenalkan dan menginfor-masikan peranan APEC kepada masyarakat dunia.

II.4. Manfaat APEC untuk Indonesia

Indonesia menempatkan wakil-nya di Sekretariat APEC dan mendapat tugas sebagai Direktur Bidang Gender dan Policy Level Group on Small and Medium Enterprises (PLG SME) sejak tahun 1998.

   APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan Forum Kerjasama Ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekaligus untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam negosiasi multilateral yang lebih luas. APEC yang dibentuk tahun 1989 sekarang telah menjadi salah satu forum ekonomi regional yang mengemuka di dunia. Keanggotaannya mencakup dua puluh satu ekonomi (Negara) dengan penduduk hampir sepertiga jumlah total dunia, menghasilkan sekitar 60% total GDP dunia, dan mencakup 47% dari total perdagangan dunia.

   Pada tahun 1994 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan kepala Negara APEC di Bogor yang pada kesempatan itu disepakati komitmen bersama berupa liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini kemudian dikenal sebagai Tujuan Bogor (Bogor Goals), dan menjadi dasar mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.

   Di Bogor inilah untuk pertama kalinya program liberalisasi menjadi agenda resmi APEC. Pada saat itu, Indonesia mengambil inisiatif untuk menggulirkan program liberalisasi APEC melalui penetapan target waktu dengan harapan bahwa melalui prakarsa ini, Indonesia dapat memetik manfaat melalui tercapainya akselerasi deregulasi dan penurunan tarif. Pada akhimya, diharapkan bahwa melalui komitmen program liberalisasi ini, Indonesia dapat meningkatkan tingkat daya saing ekonominya secara signifikan. Dengan demikian, melalui tahapan pembangunan yang teratur pada masa 25 tahun kedepan terhitung sejak 1994, ekonomi Indonesia telah akan dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju APEC.

 Organisasi tata kerja :

   Sebagai sebuah forum regional, APEC memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai forum kerjasama ekonomi kawasan lainnya, yakni sifatnya yang tidak mengikat (non-binding). Berbagai keputusan diperoleh seeara konsensus dan komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan (voluntarism). Selain itu APEC juga dilandasi oleh prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan, regionalisme terbuka dan pengakuan atas perbedaan pembangunan antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang. Ruang lingkup kegiatan APEC yang dikenal dengan Tiga Pilar APEC yaitu : Liberalisasi perdagangan dan investasi; Fasilitasi bisnis; dan kerjasama teknik dan ekonomi.

   APEC dalam pelaksanaannya merupakan forum kerjasama ekonomi dan perdagangan yang bersifat multilateral. Kesuksesan forum dilakukan dengan mengedepankan dialog dan kesetaraan dari seluruh negara anggota. Keputusan diambil berdasarkan konsesus dalam rangka mencapai tujuan perdagangan bebas dan investasi, dan masing-masing negara anggota dapat secara individual maupun bersama sama melakukan kebijakan membuka pasar dalam negerinya dengan tujuan mempromosikan kemajuan perekonomian nasional masing-masing.

   Keputusan di dalam APEC diambil melalui pertemuan-pertemuan berjenjang, mulai dari tingkat pejabat senior (SOM) yang diselenggarakan empat kali setahun, serta pertemuan tingkat menteri luar negeri dan pertemuan para kepala negara, masing-masing sekali setahun. Di samping itu terdapat pertemuan menteri sektoral teknis yang tidak terjadwal secara rutin, kecuali pertemuan menteri perdagangan dan menteri yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diselenggarakan setiap tahun, masing-masing setelah SOM II dan SOM III.

Pembahasan mengenai penjabaran kesepakatan para kepala negara seeara lebih teknis, maupun pengusulan berbagai kerjasama baru yang akan didiskusikan oleh para pemimpin ekonomi, dilakukan pada keempat komite yang berada di bawah supervisi SOM, yaitu:

• Ø  Committee on Trade and Investment (CTI),• SOM Committee on Economic and Technical Cooperation (ESC),• Economic Committee (EC) ,dan• Budget and Management Committee (BMC).
• Dalam koordinasi dengan keempat komite SOM ini terdapat 11 (sebelas) Working Group yang menangani isu-isu spesifik/sektoral, yakni:
• Ø  Agricultural Technical Cooperation,• Energy,• Fisheries,• Human Resources Development,• Industrial Science and Technology,• Marine Resources Conservation,• Small and Medium-sized Enterprises,• Telecommunication and Information,• Tourism, Trade Promotion, dan• Transportation.
• Ø  Di luar komite dan working group, terdapat kelompok-kelompok bentukan SOM yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai isu-isu yang bersifat lintas sektoral (cross-cutting), yang bersifat sementara. Kelompok-kelompok ini mencakup:
• Ø  Counter-Terrorism Task Force (CTTF),• Electronic Commerce Steering Group,• Health Task Force,• Gender Focal Point Network,• Life Sciences Innovation Forum, dan• APEC Social Safety Net Capacity Building Network.

Manfaat-manfaat Indonesia ikut serta dalam APEC, adalah sebagai berikut:

Ø  Secara Politik : dapat mendukung proses demokratisasi, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, mendorong pernghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Ø  Secara ekonomi dan keuangan : mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, mendorong peningkatan produktivitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Ø  Secara Sosial Budaya : menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran; menciptakan stabilitas nasional, regional dan internasional.

Ø  Segi kemanusiaan : mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, meningkatkan capacity building di bidang penanganan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana; mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

BAB III

Penutup

III.1. Kesimpulan

APEC adalah sebuah organisasi lintas negara yang dianggotai oleh negara-negara sebagian besar memiliki garis pantai disekitar yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi.

          Apabila masalah perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi dari setiap negara dan sangat menghambat perdagangan bebas. Oleh karena itu, APEC dianggap bisa menjadi langkah efektif untuk mengamankan kepentingan perdagangan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan dibentuknya APEC adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi.

III.2. Saran

                Semoga Indonesia dapat berperan aktif dalam segala bentuk pengembangan dan kemajuan dunia dalam segala sisi, dengan masuknya Indonesia dalam APEC mudah-mudahan dapat memberikan efek positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, seperti yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan oerdamaian abadi dan keadilan sosial.”

            Selanjutnya estafet bangsa ini akan berada di tangan kita-kita sebagai penerus bangsa, maka sudah selayaknya mempersiapkan diri menerima estafet tersebut dengan cara belajar sebaik mungkit untuk kemajuan bangsa dan negara.